 |
| Musrenbang tematik tentang kemiskinan. (Foto: Bappeda) |
Sebanyak 15 orang KPM PKH turut dilibatkan dalam musrenbang tematik tentang kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen, Selasa (19/3/2024). Musrenbang tematik ini dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
Unsur yang hadir pada musrenbang seri ke 4 ini diantarana dari Bappeda, Dinsos P3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Dinas Perkimhub, BPS serta perwakilan kampus yang ada di Kebumen seperti UPB, UMNU, Unimugo dan Piksi Ganesha.
Yang spesial pada musrenbang kali ini adalah PKH turut dilibatkan. Korkab PKH bersama dengan 15 orang KPM PKH sebagai perwakilan dari penerima manfaat bantuan sosial hadir pada rapat tersebut.
Peran KPM PKH sebagai kelompok masyarakat rentan dalam rapat tersebut yakni memberikan pendapat, saran dan masukan kepada Pemda melalui Bappeda. Mereka juga berkesempatan diskusi dan menyampaikan keluh kesah yang mereka alami selama ini. Termasuk menyampaikan harapan akan hal yang mereka butuhkan dalam upaya mencapai kesejahteraan.
KPM merasa dukungan fasilitasi pemberdayaan seperti pelatihan, pemasaran, packaking, dan sebagaina masih kurang dan kedepan perlu ditingkatkan. Mereka juga berharap disaat nanti harus graduasi dari bansos PKH mereka masih bisa mendapatkan jaminan kesehatan KIS PBI.
Senada dengan yang dirasakan dan disampaikan KPM, Korkab PKH menguatkan kondisi yang terjadi berkaitan dengan minimnya kegiatan pelatihan. Meski demikian, Pendamping PKH di lapangan tetap berupaya mengadakan pelatihan secara mandiri.
"Dengan keterbatasan tersebut, temen-temen Pendamping PKH melakukan pelatihan pemberdayaan kepada KPM PKH secara mandiri dengan jumlah total pelatihan di 2023 sejumlah 523 kegiatan dan total KPM yang dilatih sejumlah 13.319 KPM." jelas Agus Faurizan, Kordinator PKH Kabupaten Kebumen.
Pelatihan yang dimaksud, lanjut Agus, meliputi pelatihan di bidang pertanian, perikanan, pengolahan makanan, kerajinan, jasa dan lainnya.
Selain pelatihan, problem kedua ang dialami terkait advokasi bantuan komplementer, seperti sembako atau BPNT, PIP, PENA, RST dan lain-lain termasuk subsidi listrik yang sedianya bisa didapatkan oleh KPM.
"Ini yang masih kurang, termasuk akses pendaftaran KIP kuliah. Pendamping kadang mengalami kesulitan ketika harus advokasi ke dinas terkait." ujar Agus.
Kesulitan advokasi yang dimaksud adalah terkait kewenangan yang tidak dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten. "Mencari informasi terkadang kesulitan sehingga belum semua KPM bisa mengakses KIP kuliah. Padahal ini yang bisa membantu KPM agar generasi penerusnya bisa lebih baik pendidikannya sehingga bisa membantu perekonomian." katanya.
Lebih lanjut Agus meminta kepada OPD terkait untuk bisa bersama-sama membantu dalam kegiatan Family Development Session (FDS) atau lebih dikenal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang merupakan salah satu upaya perubahan mindset positif KPM. Terlebih saat ini ada program baru yang disampaikan oleh Direktur Jaminan sosial Kemensos RI yakni FDS Dynamic dengan tema integrasi stakeholder mewujudkan edukasi tematik yang berdampak KPM berdaya dan mandiri.
Adanya FDS Dynamic dengan harapan masing-masing OPD bisa memberikan materi sesuai yang dibutuhkan KPM sejalan dengan program atau kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Agus mecontohkan yang sudah mulai terlaksana dengan Dinkes, di mana kadar posyandunya atau mungkin bidan desanya ikut masuk di kegiatan P2K2 memberikan edukasi. Bahkan ada beberapa yang sekaligus memberikan makanan tambahan atau PMT.
"Ada beberapa lokasi yang memang di situ ada kasus stunting. Harapannya nanti setiap OPD lain bisa membantu berkolaborasi dengan kami agar supaya sasaran KPM penerima PKH bisa mendapatkan ilmu yang lebih sehingga nantinya bisa lebih berdaya." kata Agus.
Pada intinya ketika penerima PKH hanya mendapatkan bantuan PKH saja tanpa bantuan pendukung komplementer lainnya nonsen untuk kemudian bisa lepas dari kemiskinan. Karena hal tersebut (bansos-red) hanya membantu mengurangi beban pengeluaran sedangkan untuk peningkatan pendapatan tentunya perlu adanya pelatihan dan juga dukungan pendampingan maupun alat dan bahan untuk kegiatan pemberdayaan.
"Semoga ke depan bisa didorong agar supaya KPM penerima manfaat bisa dikuatkan dari bagaimana peningkatan pendapatan supaya ke depan bisa lebih maju dan graduasi tanpa kembali menjadi jamila atau jatuh miskin lagi." pungkas Agus.